Dear all,
Sebenarnya fenomena taman nasional dikonversi jadi kawasan pertambangan sudah jamak terjadi di Indonesia. tahun 2004 Jaringan Advokasi Tambang merilis buku yang mengungkapkan konsesi tambang (sebagian besar perusahaan multinasional) di 11,4 juta hektar kawasan hutan lindung dan taman nasional. Proses politik di Senayan berujung pada pengesahan Undang-undang (sebelmnya Perppu) yang mengesahkan 13 perusahaan beroperasi di kawasan2 lindung tersebut, diantaranya TN Batang Gadis, TN Lorentz, dan CA Raja Ampat. lebih jelasnya bisa digali dari website www.jatam.org
Pada 2005 UU tersebut (saya lupa nomornya) digugat di Mahkamah konstitusi oleh aliansi LSM & masyarakat lokal. MK memutuskan 7 perusahaan yang sudah masuk tahap eksploitasi boleh melanjutkan aktivitas penambangan. Kalau diliat lebih teliti, kawasan2 itu jujur saja surga bagi kalangan backpacker dan pecinta ekowisata. Contoh saja Raja ampat dan Teluk Weda (halmahera). tapi, begitulah proses politik yang terjadi.
tahun lalu saya baca salah satu perusahaan yang punya konsesi di dekat kawasan Raja Ampat mengundurkan diri dari proyek penambangan nikel di sana. so, untuk sementara Raja Ampat mungkin aman.
Ijin penambangan di TN komodo dikeluarkan oleh Bupati. memang sejak tahun 2005 (paska Otoda) terjadi perubahan regulasi di sektor pertambangan. Gubernur dan Bupati berhak mengeluarkan ijin konsesi dengan luasan tertentu. Praktek di lapangan, sering terjadi tumpang tindih lahan antara ijin2 yang dikeluarkan oleh pemeritnah pusat, propinsi dan kabupaten karena masing2 ingin menggenjot perolehan dari retribusi. Ini sangat khas pejabat indonesia yang malas berinovasi/investasi dan hanya mengandalkan retribusi untuk PAD.
kasus ini paling mencolok terjadi di Kalsel di pertambangan batubara. pada sekitar 2006 akhirnya Dirjen Geologi di Kementrian ESDM mengeluarkan keputusan yang membekukan semua ijin konsesi yang dikeluarkan bupati & gubernur.
Kalau disimpulkan. kejadian begini masih akan terus terulang ke depan karena tidak konsistennya pemerintah membagi2 peruntukan lahan. seringkali yang sudah ditetapkan jadi kawasan A akhrinya dirubah jadi B dll karena dorongan kepentingan dari pihak tertentu.
Yang saya ingin tahu dari kasus di TN Komodo ini apakah ada kepedulian dari pihak balai ataupun kantor pariwisata, baik lokal maupun pusat? sebab jika tidak maka semakin jelas bahwa pejabat2 yang mengelola kawasan tersebut memang tidak punya visi jauh.
salam,
Adi
On Wed, 5/8/09, puguh_imanto wrote:
From: puguh_imanto Subject: [indobackpacker] Re: Nasib TN Komodo… To: indobackpacker@yahoogroups.com Received: Wednesday, 5 August, 2009, 11:13 AM
Temans,
Dari berita yang sekelebatan saya ikut, ada beberapa issue ttg pemindahan komodo;
1. Pemurnian Gen
Ada yang bilang bahwa komodo di pulau komodo dan pulau….(lupa namanya) mempunyai marking DNA yang berbeda sehingga untuk mencegah tercampur dan hilangnya plasma nutfah, harus dilakukan pelestarian ex-situ.
2. Bali sebagai supermarket wisata
Setelah gajah, burung2, onta, diskotik, shopping mall, apa lagi yang mau dibawa ke bali? Ah Komodo, supaya one stop shopping wisata indonesia… bahasa sopannya; what a ffffineday!!
3. Pembukaan tambangan
Mana issue yang ditungganggi dan yang menunggangi. ..kita perhatikan dengan baik.
Ato ada teman2 yang bisa memberikan tambahan informasi dan klarifikasi?
tabik,
Puguh
